Senin, 06 Mei 2013

11 Triliun Dana Haji Dialihkan ke Bank Syariah




Jakarta(Sinhat)-- Dana haji sebesar Rp11 triliun segera dialihkan dari bank konvensional ke bank syariah dengan jangka waktu 1 tahun, dan sesuai dengan tuntutan jamaah haji, ke depan seluruh dana haji sudah dikelola dengan sistem syariah.

Pernyataan tersebut dikemukakan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) kepada pers di Jakarta, Rabu (17/4), yang sebelumnya menyelenggarakan pertemuan dengan kalangan perbankan di lantai II Gedung Kementerian Agama (Kemenag).

Bagaimana mekanisme migrasi dana haji sebesar itu, menurut Anggito diserahkan kepada internal bank.  Bank Penerima Setoran (BPS) nanti dikenai persyaratan, yaitu antara lain tidak dibenarkan menjadi bank talangan haji dan bank bersangkutan pun harus masuk dalam program penjamin lembaga penjamin simpanan (LPS). Bank bersangkutan harus menyatakan kesanggupannya. Jika persyaratan tersebut tak diindahkan, maka tidak disertakan sebagai BPS dana haji.

Masa transisi migrasi dana haji dari bank konvensional ke bank syariah durasinya selama satu tahun, tegas Anggito. Ia pun akan menunjuk tiga bank koordinator.

Diakuinya bank syariah tak semua memiliki cabang di daerah terpencil. Karena itu jika ada Jemaah haji menyetor dana ke bank konvensional masih dibenarkan, dengan catatan bank konvensional hanya boleh mengendapkan uang selama lima hari.

Menurut Anggito, seluruh proses migrasi dana haji akan dievaluasi setelah enam bulan berjalan. Tujuan dari pemindahan dana tersebut untuk melayani Jemaah lebih maksimal lagi.

Disebutkan, pemindahan dana haji tersebut sudah sesuai Peraturan Menteri Agama PMA) Nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Kebijakan tersebut, menurut pemerhati haji yang tak mau disebut jatidirinya, kini pengelolaan dana haji makin mencerminkan ketegasan keberpihakan kepada jemaah haji.  Karena itu, regulasi yang dikeluarkan itu diharapkan memberikan ketertiban dan semangat dalam tata kelola biaya penyelenggaraan ibadah haji. Tentu saja unsur akuntabelitas, transparansi dan good governance sebagai pondasi dari implementasii kebijakan tersebut.

Kebijakan yang baru tersebut diharapkan menjadikan pengelolaan dana haji yang makin baik. Selama ini publik memberi stigma bahwa pengelolaan dana haji rentan terhadap kebocoran.

Hal ini merupakan usaha kerja keras dari Ditjen PHU dan jajarannya membuahkan hasil sedemikian rupa, termasuk juga telah ditetapkannya Peraturan Menteri Agama ( PMA) Nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebagai wujud semangat pengelolaan dan implementasi dari kebijakan dana haji.   

Kondisi sekarang  penempatan dana haji di sukuk sebesar Rp35 triliun atau sekitar 63 persen, pada bank syariah sebesar 17 persen dan sisanya di bank non-syariah sebesar 20 persen.(ant/ess)

Rabu, 01 Mei 2013

Kemenag perlu Punya Pesawat Haji

Jakarta (Sinhat)-- Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan, Kementerian Agama (Kemenag) perlu memiliki pesawat haji karena dari sisi investasi bisa menguntungkan bagi jemaah juga dapat meningkatkan aspek pelayanan lebih baik lagi sekaligus dapat menekan harga tiket yang setiap tahun terus makin mahal. Pernyataan tersebut dikemukakan Menag Suryadharma Ali saat membuka rapat pimpinan (Rapim) Kementerian Agama di Jakarta, Rabu, yang dihadiri para pejabat eselon I dan II, para staf khusus Menag, rektor perguruan tinggi dan kantor wilayah kementerian tersebut. Ia menjelaskan, dari tahun ke tahun pelayanan jemaah haji makin baik. Penilaian baik tersebut bukan datang dari Kementerian Agama, tetapi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga lainnya. Jika penilaian tersebut datang dari diri sendiri tentu bukan penilaian, tetapi memuji sendiri. BPS dengan metodologi tersendiri memberi penilaian terhadap penyelenggaraan ibadah haji dalam beberapa tahun terakhir. Penilaian terhadap penyelenggaraan haji setahun terakhir, diakui oleh Menag mengalami penurunan. Tetapi indeks penurunan tersebut terjadi hanya sedikit, hanya nol koma. Nilainya masih tetap berkisar pada angka delapan. Tentu saja hal itu tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. Perbaikan harus terus berjalan. Dan dua tahun lalu, menurut Menag, pihaknyaa sudah mengusulkan kepada Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji (PHU) agar membuat "loncatan" pemikian peningkatan pelayanan haji. Salah satunya adalah membeli pesawat haji. "Kita perlu melakukan loncatan pemikiran hingga 30 tahun ke depan untuk peningkatan pelayanan haji," katanya. "Usul tersebut disampaikan sebelum Anggito Abimanyu menjadi Dirjen PHU," Suryadharma Ali menambahkan. Alasan Suryadharma Ali cukup sederhana. Stiap tahun Indonesia mengeluarkan dana sebesar Rp5 triliun untuk membeli tiket. Dana sebesar itu jika digunakan untuk membeli pesawat bisa dua setengah pesawat. Jika pesawat itu hanya digunakan dua atau tiga bulan, bulan berikutnya ngganggur. Tentu ketika tak digunakan bisa dimanfaatkan oleh maskapai lain yang tentu bisa memberi provit bagi Dirjen PHU. Ia mengakui hal ini tentu perlu kajian lebih matang. Baik dari sisi investasi harus aman, harus menguntungkan dan harus dapat meringankan biaya tiket bagi jemaah haji yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Dana haji yang diinvestasikan di Sukuk jelas sudah aman. "Satu lagi, jika diinvestasikan juga harus aman," katanya menjelaskan. Ia mengatakan, dari sisi regulasi bahwa kementerian membeli pesawat haji belum ada. Untuk itu, dari Dirjen PHU perlu pemikiran "loncatan" dengan harapan dapat meringankan jemaah haji. Suryadharma Ali mengaku sedih ketika ada pihak yang membandingkan ongkos haji Indonesia lebih mahal dibanding Malaysia. Apa lagi orang yang mengomentarinya tidak tahu permasalahan haji, asal bicara. Antrian daftar berangkat haji di Malaysia disebut lebih pendek daripada Indonesia. Padahal hal itu tak benar.(ant/ess)

Dana Haji di Bank Konvensional Dialihkan ke Bank Syariah

Jakarta (Sinhat)--Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu menyatakan, seluruh dana setoran awal jamaah haji di tanah air yang ada di bank konvensional sebesar Rp 11 trilyun akan dialihkan ke bank syariah. Upaya ini diharapkan mendorong ekonomi syariah sekaligus mengoptimalisasikan dana haji. “Jamaah menghendaki agar uang haji dikelola syariah. Ini terlepas dari prinsip riba atau tidak,” kata Anggito Abimanyu kepada pers di Jakarta, Rabu (17/4), didampingi Sekretaris Ditjen PHU Cepi Supriyatna, Direktur Pelayanan Haji Sri Ilham Lubis dan Direktur Pembinaan Haji Ahmad Kartono. Anggito mengakui, selama ini dana haji disimpan di bank konvensional atau bank non syariah. “Saya juga diingatkan MUI dalam pertemuan maupun fatwa agar dana haji dikelola bank syariah,” terangnya. Adapun komposisi penempatan dana haji pada Juli 2012 seluruhnya sebesar Rp 45 trilyun, dengan penempatan di sukuk Rp 35 T (78%), di bank non syariah Rp 6 T (13%) dan di bank syariah Rp 4 T (9%). Pada April 2013 dana haji sebesar Rp 55 T, di sukuk Rp 35 T (63%), bank non syariah Rp 11 T (20%) dan di bank syariah Rp 9 T (17%). Anggito menjelaskan pengalihan dana itu merujuk pada UU nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji, bahwa BPS BPIH adalah bank syariah dan bank umum nasional memiliki layanan syariah. Ia juga menjelaskan, masa transisi pengalihan dana bank konvensional ke bank syariah maksimal 1 tahun. Bank non syariah dapat bertindak sebagai BPS transito dengan dana mengendap selama 5 hari. Mengenai bank transito menurut Anggito, karena bank syariah belum memiliki jaringan di tanah air. “Bank konvensional difungsikan sebagai BPS transito, penerima sementara di masa pengendapan 5 hari, karena bank konvensional punya jaringan luas,” kata Anggito. Dengan pengalihan dana haji ke bank syariah, menurut Anggito akan semakin menambah likuiditas bank syariah. “Bank konvensional memiliki aset dan likuiditas cuku kuat dipindah Rp 11 trilyun gak masalah, tapi buat bank syariah cukup besar mendorong ekonomi syariah,” ujarnya. (ks) Dibaca : 14265 kali | Sumber : | File :

Rabu, 10 April 2013

Dirjen PHU: Pelayanan Haji Harus Lebih Baik

Penulis : 03 April 2013 Jakarta(Sinhat)-- Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Anggito Abimanyu menyatakan, meski BPIH 2013 turun rata-rata 90 dolar AS, pihaknya berjanji, pelayanan bagi calon jamaah haji harus lebih baik, ketika di tanah air maupun di Saudi Arabia. "Kita senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan bagi Jamaah dari tahun ke tahun makin baik," kata Anggito di kantor Baznas (Badan Amil dan Zakat Nasional) seusai menerima penyematan pin Duta Baznas, di Jakarta, Selasa (2/4). Penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) lebih cepat empat bulan sebelum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, menurut dia, memberi peluang baginya untuk melakukan persiapan penyelenggaraan haji lebih baik. Baik dari sisi penyelenggaraan maupun penyiapan bagi calon jamaah haji. Untuk tahun ini pihaknya akan meningkatkan kualitas bimbingan manasik haji selama di tanah air. Hal ini penting karena esensi dari haji adalah mencari kemabruran. Tahun-tahun sebelumnya penetapan BPIH sudah mepet menjelang keberangkatan haji. Untuk BPIH 2013 sekali ini lebih cepat. Karena itu, dari sisi waktu seharusnya persiapan pemberangkatan bagi calon jamaah haji dari tanah air harus lebih baik, katanya. Karena itu pula, lanjut dia, penyiapan pondokan, katering, transportasi dan pengurusan dokumen Jamaah haji harus dilakukan dengan cermat. Dari sisi keuangan, sudah tak ada masalah lagi karena DPR RI sudah memberi persetujuan untuk menggunakan dana optimalisasi untuk subsidi pemondokan di Mekkah, Madinah dan Arafah dan Mina. Subsidi Rp16,2 juta per orang Dana subsidi itu diambil dari nilai manfaat setoran awal dana haji. Bukan dari APBN, tapi dari dana Jamaah haji juga ketika mereka menyetor dana. Subsidi per orang yang diambil dari dana optimalisasi sebesar Rp16,2 juta. Kendati pemondokan musim haji 2013 akan sulit mendapat wilayah yang dekat dengan kawasan Masjidil Haram, tetapi pihaknya berupaya mendapatkan pondokan dengan jarak rata-rata 2,5 km. Tidak seperti tahun lalu jarak pondokan bisa diperoleh kurang dari 1 km. Hal itu sebagai dampak dari perluasan kompleks masjidil Haram yang hingga kini masih berjalan. Ia menambahkan, pihaknya pun telah minta kepada pemerintah Arab Saudi agar tetap memberi tambahan kuota sebanyak 35 ribu orang. Kuota haji Indonesia pada 2012 lalu sebanyak 211 ribu orang. Diharapkan permintaan tambahan kuota tersebut dapat dipenuhi. Hal lain yang dimohonkan pemerintah Indonesia adalah agar sebanyak 160 unit mobil di kantor teknis haji dapat digunakan. "Kita sudah minta kelonggaran kepada pemerintah setempat," kata Anggito. (ant/ess)

Selasa, 22 Maret 2011

Karyawan seksi Gara Haji

Kepala Seksi :
Drs. H. Ma'mur Salim



Staf : Siti Aminah



Staf : Anita Krisnawati



StafAINUL YAQIN

Calon Jamaah Haji Kota Pasuruan 2011

Sesudah selesai melaksanakan tugas pemeberangkatan dan pemulangan jamah haji kota pasuruan 2010, Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dalam hal ini Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah kembali disibukkan dengan persiapan pemberangkatan Haji tahun 2011.
Dimulai dengan scaning Foto CJH Kota Pasuruan 2011 hingga penselesian data-data yang perlu dilengkapi oleh CJH yang bersangkutan. kemudian juga dilanjutkan dengan pemngumpulan persyaratan pembuatan paspor.